Forkopimda Kabupaten Cilacap Ikuti Rakor Evaluasi PPKM Jawa Bali Periode 24 – 30 Agustus 2021

Cilacap – Bertempat di ruang Prasanda Kantor Bupati Cilacap, Jln. Jenderal Sudirman No. 32 Cilacap, unsur Forkopimda beserta SKPD Kabupaten Cilacap, melalui Video Conference (Vicon) mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa Bali Periode 24 – 30 Agustus Tahun 2021  yang dipimpin langsung Menko Maritim dan investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (1/9). 

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, S. STP., MSi., Dandim 0703/Cilacap yang dalam hal ini diwakili Kasdim Mayor Inf Drs. Abdul Asis Lallo, Kaur Lid Sintel Lanal Cilacap Kapten Laut (P) TB Gunawan, Kasubag Dalops Polres Cilacap AKP. Bambang Sp, Sekda Drs. Farid Ma’ruf, S.T., M.M.

Juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cilacap Dwi Purnomo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Cilacap Dian Setya Budi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Cilacap Drs. Wasi Ariyadi, M.M, Kadinkes Kabupaten Cilacap dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes., M.Si., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Taryo, S.Sos., M.Si, Serta OPF lainnya.

Dalam Rakor tersebut dipaparkan beberapa hal mengenai perkembangan Covid-19 di wilayah Jawa-Bali dan kegiatan vaksinasi yang telah dilakukan yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Diantaranya mengenai hasil Skrining masuk sektor Publik Rekapitulasi barcode peduli lindungi yang meliputi sektor perdagangan, sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor kantor/pabrik, sektor keagamaan dan sektor pendidikan.

Terkait strategi pencapaian 70% vaksinasi dosis 1 pada kabupaten kota Aglomerasi, Menkes menekankan perlu ditingkatkannya laju suntikan harian serta masih dibutuhkan fokus serbuan dan respon TNI-Polri dan swasta pada kabupaten-kota. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-6 di dunia berdasarkan jumlah orang yang telah divaksinasi dan peringkat 7 berdasarkan total suntikan.

Peningkatan jumlah testing harus tetap mengikuti strategi tes yang benar, prioritas penemuan kasus pada suspek dan kontak erat dari kasus-kasus konfirmasi target minimal 10 kontak rapid per kasus konfirmasi. Menkes juga menjelaskan untuk pasien dengan komorbid dan usia tua memiliki resiko kematian lebih tinggi. Namun dengan vaksinasi, kematian dapat dikurangi karena efek perlindungan vaksin dosis 1 mengurangi resiko kematian 37%, dosis 2 mengurangi resiko kematian 73%.

Dalam rakor tersebut Menteri Perindustrian lndonesia Agus Gumiwang Kartasasmita juga menghimbau agar kita belajar dari gelombang pandemi beberapa negara luar negeri, sehingga kita harus tetap waspada dan hati-hati. Perubahan perilaku khususnya implementasi protokol kesehatan dibantu teknologi digital akan dipercepat implementasinya. Testing, tracing, treatment isolasi, juga perlu ditingkatkan eksekusi di lapangan untuk menjaga kualitas kesehatan sejalan dengan pembukaan aktivitas ekonomi. Target positivity rate <5% merupakan indikator utama dalam pengendalian pasca pandemi. 

Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito,S.E., M.M juga menjelaskan bahwa Gerakan mobil masker BNPB yang dilaksanakan pihaknya untuk masyarakat diselenggarakan sebagai implementasi dari strategi edukasi, sosialisasi, dan mitigasi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat utamanya memakai masker. Tempat sasaran yaitu diantaranya di Pasar Tradisional, PKL, Terminal, Stasiun dan Tempat ibadah. Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa fungsi Satgas protkes 3 M di fasilitas publik adalah Pencegahan, Pembinaan dan Pendukung.

Diakhir rakor, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menjelaskan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Jawa Bali telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun pihaknya meminta agar tetap perlu berhati-hati, pembacaan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.

“Saya minta kepada Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapolres untuk mengawal implementasi peraturan di tiap sektor sesuai level kabupaten kota yang ada di dalam Inmendagri. Bagi yang melanggar diberikan teguran yang keras. Jika tetap tidak ada perubahan diberikan sanksi. Kami akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan secara random penegakan aturan Inmendagri di seluruh provinsi Jawa Bali,” Tegasnya.

Menko Marves juga menjelaskan, bahwa pembukaan yang dilakukan secara bertahap ditujukan untuk memberikan kita waktu untuk memperkuat pelaksanaan 3M+3T+ dan percepatan vaksinasi. Untuk itu dia minta Kemenkes, BNPB, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk tetap memperkuat sosialisasi 3M (terutama penggunaan masker), 3T (testing, tracing dan treatment/isoter), serta mempercepat laju vaksinasi sesuai target.

“Saya minta penggunaan Platform Peduli Lindungi diperluas. Bagi kabupaten kota di level 2 yang beberapa sektor seperti tempat wisata dan perkantoran non esensialnya sudah dapat dibuka, saya minta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menggunakan Peduli Lindungi,” Tandasnya.

(Urip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *